prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

Dalam merujuk ibu hamil ke puskesmas PONED bidan desa tidak membawa surat pengantar rujukan, tetapi hal sama juga tidak dilakukan saat merujuk ke RS swasta. Selama proses pendampingan bidan sebagian besar hanya mendampingi jika pasien dirujuk ke RS swasta, tetapi hal sama tidak dilakukan pada pasein Jamkesmas. Sebagian besar masyarakat menggunakan pembiayaan Jamkesmas, tetapi dari biaya dan ketersediaan transportasi/ambulan desa dan keperluan lain masih masih kurang memadai bagi pasien Jamkesmas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada bidan desa yang melakukan stabilisasi diluar kewenangan. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan dianalisis dengan teknik kualitatif. Instrumen penelitian adalah bidan desa Puskesmas Sungkai yang melakukan rujukan kasus ibu hamil risiko tinggi ke Puskesmas PONED. Penelitian ini adalah penelitian observasional menggunakan rancangan deskriptif kualitatif, dalam bentuk studi kasus untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang berkaitan dengan pendekatan crossectional. Tujuan penelitian adalah menjelaskan pelaksanaan sistem rujukan ibu hamil risiko tinggi oleh bidan desa ke Puskesmas PONED Kabupaten Banjar tahun 2011. Selain karena faktor sistem penanganan kasusnya yang kurang sesuai dengan prinsip dasar merujuk, diduga juga karena keterlambatan menganal tanda bahaya dan mengambil keputusan dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan. Kualitas pelayanan rujukan kebidanan tidak bisa terlepas dari system rujukan yang dilaksanakan oleh bidan desa sebagai pos pelayanan terdepan di masyarakat. Pelaksanaan Sistem Rujukan Kasus Ibu Hamil Risiko Tinggi oleh Bidan Desa ke Puskesmas PONED Kabupaten Banjar (Studi Kasus di Puskesmas Sungkai Tahun 2011)ġ70 hal + 24 tabel + 4 bagan + 12 lampiran

Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Prinsip penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal